Batasan Konsumsi Menu MBG

Perkembangan paling penting hari ini adalah penegasan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai batas empat jam makanan MBG setelah matang. Ini sangat relevan dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai cooking-to-consumption time dan sebaiknya segera diterjemahkan menjadi parameter audit SPPG.

1. Makanan MBG lebih dari 4 jam setelah matang dinilai tidak layak dikonsumsi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar pada 14 September 2026 menegaskan bahwa makanan olahan siap saji MBG tidak boleh melewati empat jam setelah matang. BPOM mengaitkan rentang waktu memasak–penyajian yang terlalu panjang dengan meningkatnya risiko makanan rusak dan kontaminasi mikroba.

Lebih mengkhawatirkan, BPOM mengungkap adanya temuan makanan MBG yang baru disajikan hingga 11 jam setelah diproduksi.

Implikasi untuk HACCP SPPG: jangan lagi hanya mencatat “mulai memasak pukul 05.00”. Rekaman seharusnya menjadi:

Preparation Start -> Cooking Start -> Cooking Finish -> Portioning -> Dispatch -> School Arrival -> Consumption.

Untuk SOP yang kita susun, saya tetap merekomendasikan target internal selesai masak -> konsumsi ?2–3 jam, sementara empat jam diperlakukan sebagai batas maksimum, bukan target produksi.

2. Pelanggaran SOP ditemukan sebagai faktor dalam kasus keracunan MBG.

BPOM juga menyampaikan bahwa pelanggaran SOP merupakan salah satu faktor yang ditemukan dalam sejumlah kejadian keracunan MBG.

Ini memperkuat bahwa investigasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan “bakterinya apa?”. Audit perlu mencari bagaimana kondisi yang memungkinkan bahaya tersebut terjadi.

Untuk kasus seperti Bacillus cereus pada nasi, misalnya:

spora bertahan dari cooking -> nasi terlalu lama berada pada suhu yang mendukung pertumbuhan -> germinasi/pertumbuhan -> pembentukan toksin -> konsumsi.

Karena itu root cause bisa berada pada jadwal produksi, kapasitas rice cooker/steamer, ukuran batch, waktu portioning, transportasi, atau jam makan sekolah, bukan semata pada bahan baku.

3. SPPG Cipeundeuy disuspend 20 hari; inspeksi menemukan masalah SOP.

BGN menghentikan sementara operasional SPPG Padalarang Cipeundeuy di West Bandung Regency mulai 14 September setelah puluhan siswa diduga mengalami keracunan.

Satgas MBG bersama Dinas Kesehatan dan unsur terkait melakukan inspeksi dan menemukan sejumlah persoalan SOP yang dikategorikan sebagai temuan mayor dan minor. Masa suspend dilaporkan berlangsung 20 hari, dengan temuan mayor harus diselesaikan sebelum dapur dapat kembali beroperasi.

Ini memberikan model yang bagus untuk checklist audit SPPG:

Critical -> Major -> Minor -> Observation.

Untuk audit HACCP, contoh Major/Critical sebaiknya meliputi kegagalan cooking temperature, makanan melewati batas waktu aman, kontaminasi silang raw–RTE, air tidak memenuhi persyaratan, pest infestation, serta tidak adanya traceability batch.

4. Tiga SPPG dalam pengawasan khusus.

Pemkot Bandung menempatkan tiga SPPG dalam pengawasan khusus: satu di Mandalajati dan dua di Lengkong. Pemerintah daerah menyebut aspek food safety, pengelolaan sampah dan penempatan makanan sebagai area yang harus diperbaiki.

SPPG tersebut tidak langsung ditutup. Pemkot memberikan sekitar dua minggu untuk melakukan perbaikan.

Ini penting untuk desain dapur SPPG karena waste flow sering diperlakukan sebagai masalah housekeeping, padahal merupakan bagian PRP.

Idealnya:

Penerimaan -> Penyimpanan -> Persiapan -> Memasak -> Pemorsian -> Pengiriman - Diterima Sekolah

5. Sekitar 30 siswa mengalami gejala setelah MBG di Asahan; sekolah mencium makanan kurang sedap

Perkembangan baru muncul di Asahan Regency pada 14 September. Sekitar 30 siswa MTsN 2 Kisaran dilaporkan mengalami mual, muntah dan sakit kepala setelah menerima MBG. Sebagian mendapatkan penanganan medis.

Pihak sekolah juga dilaporkan menemukan aroma kurang sedap pada makanan. Namun penyebab mikrobiologis belum boleh disimpulkan hanya berdasarkan bau; investigasi laboratorium dan epidemiologi tetap diperlukan.

Kasus ini memperkuat perlunya receiving check di sekolah, bukan hanya inspeksi di SPPG. Sekolah perlu diberi kewenangan menolak makanan bila ditemukan perubahan bau, warna, tekstur, kondisi ompreng/seal, suhu atau waktu pengiriman yang tidak sesuai.